POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

NAMA                                   : SUKMIKA MARDALENA

NIM                                        : 1101111494 

JURUSAN                             : HUBUNGAN INTERNASIONAL

MATA KULIAH                  : POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA-KELAS B

UTS POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

1.      Jelaskan perbandingan  politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru!

Jawab:

Politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah indentitas yang menjadi karakteristik pembeda suatu negara dengan negara-negara lain di dunia. Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia. Politik luar negeri adalah wawasan internasional. Adapun perbandingan politik luar negeri Indonesia pada orde lama dan orde  baru adalah sebagai berikut:

1.     Era Orde Lama

Pada era orde lama dibawah pimpinan Soekarno, Indonesia menganut politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mohammad Hatta Bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun sedangkan aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan  segala bangsa.

Soekarno di masapemerintahannyamemilikiandilbesarsebagaipenentukebijakanpolitik luar negeri Indonesia. Namun Soekarno yang anti-kolonialisme pada akhirnya terkesan mencondongkan diri pada komunisme sehingga politik luar negeri Indonesia tidak murni sebagai bebas-aktif sebagaimana yang diusung sebelumnya. Bukti kecenderungan Soekarno yang memihak komunisme terwujud dalam gagasan pembentukan NEFOS (New Emerging Forces) untuk melawan kekuatan OLDEFOS (Old Establishment Forces) yang terdiri dari negara-negara politik sayap kanan yang kemudian memunculkan gerakan GANEFO (Games of the New Emerging Forces). Pada saat bersamaan fenomena politik poros-porosan juga muncul dan semakin menegaskan Indonesia yang berpihak pada komunisme, salah satunya dengan terbentuknya Poros Jakarta-Peking. Seperti yang sudah dijelaskan di atas Soekarno menetapkan pembebasan Irian Barat dari Belanda sebagai agenda untuk memperoleh keutuhan wilayah Indonesia.

Selain persengketaan Irian Barat dengan Belanda, Indonesia juga terlibat dalam Konfrontasi Malaysia antara tahun 1962 hingga 1966 yang dipicu oleh pembentukan Federasi Malaysia. Terminologi “Ganyang Malaysia” muncul pada era tersebut sebagai wujud perlawanan terhadap neo-kolonialisme yang berkembang di Malaysia ketika Inggris mulai memasuki negara tersebut. Terlebih pada 30 Desember 1964, Malaysia dinobatkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang membuat Soekarno pada akhirnya memutuskan agar Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada 7 Januari 1965 setelah lima belas tahun menjadi anggota. KeputusanSoekarnotersebutkarenamenganggap PBB yang cenderungmemihakdanmemfasilitasikepentingannegara-negarablokbarat. Keputusan Indonesia keluardari PBB berimbaspadaterhambatnyaperkembangandanpembangunankarenaketerasingannyadarimasyarakatinternasional.

Selepaskeluarnyadari PBB, Indonesia semakinsantermenunjukkankeberpihakannyapadakomunisme.NEFOS sebagaikekuatantandingan OLDEFOS gencarmenunjukkaneksistensinyauntukmelawankolonialismedanimperialismebarat.Indonesia melancarkanPolitikMercusuarsebagaidukunganatasgerakan GANEFO.Secaraterang-terangan Indonesia semakinintensmenjalinhubungandengannegara-negarakomunisdalamberbagaibidangsepertisosial-budaya, politik, ekonomi, danmiliterseperti yang termanifestasikandalampembentukanPoros Jakarta-Peking (Jakarta-Pyongyang-Hanoi-Peking).

Berkacadaripengalamanpolitik luar negeripadamasaSoekarno, banyaksekalicatatanmerah yang perludikoreksidandijadikansebagaipembelajaran.Soekarnomenunjukkaninkonsistensidalampelaksanaanpolitik luar negeribebas-aktif, sangatjelasjikakitaamatibahwakekecewaanSoekarnoselepaskeluardarikeanggotaan PBB membuatnyakehilanganfokusuntuktetapmenjalankanpolitik luar negeribebas-aktifsebagaimanamestinya. InkonsistensiSoekarnoataspolitik luar negeribebas-aktifdapatberimbaspadaiklimpolitikdalamnegeri Indonesia yang padaakhirnyajustrumenjadibumerangbagieksistensibangsa

2.     Era Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Pada era ini Indonesia masih berpegang pada politik luar negeri bebas aktif. Sesuai dengan ketetapan No.XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI. Di dalamketetapantersebutantara lain diaturhal-halsebagaiberikut :

1.      Bebas-aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2.      MengabdikepadakepentingannasionaldanAmanatPenderitaan Rakyat. Politik Luar Negeri Bebas Aktif bertujuan mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialis dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan menegakkan ke tiga segi kerangka tujuan

Peranan Indonesia pada masa Orde Baru terlihat jelas dengan peran aktif dalam acara-acara tingkat dunia. Kerjasama diperluas dalam berbagai sektor terutama sektor perekonomian, Indonesia juga secara cepat memberikan tanggapan akan isu-isu yang muncul dalam dunia internasional. Politik Luar negeri Indonesia yang bebas aktif pada masa Orde Baru dapat membawa Indonesia baik di mata dunia. Namun beberapa pihak menilai bahwa pada masa presiden Soeharto yang jelas anti komunisme hubungan dengan negara-negara komunis tidak terlalu baik. Kecenderungan hubungan Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengarah kepada negara-negara Barat yang pada masa presiden Soekarno.

3.      Analisis terhadap politik luar negeri Indonesia Era Orde Lama dan Orde Baru

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasaranya sejak awal kemerdekaannya Indonesia telah menggunakan politik luar negeri bebas aktif, begitu juga pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Hanya saja berbeda pada tahap pengimplementasiannya. Era Orde Lama dibawah pimpinan Soekarno Indonesia cenderung dekat ke Timur, terbukti dengan gagasan pembentukan NEFOS (New Emerging Forces) untuk melawan kekuatan OLDEFOS (Old Establishment Forces) yang terdiri dari negara-negara politik sayap kanan dan kerjasama yang erat antara Indonesia dengan Uni Soviet dan Cina. Sedangkan Orde Baru, Indonesia terlihat berpihak ke Barat, ditandai dengan kebijakan Indonesia yang mulai meminjam bantuan kepada lembaga keuangan milik Barat, seperti International Monetary Fund (IMF).

Namun yang harus kita luruskan lagi adalah makna dari bebas aktif itu sendiri. Mungkin pada masa Orde Lama Indonesia berpihak ke Timur sedangkan Orde Baru ke Barat, akan tetapi tetap saja bahwa Indonesia tetap menjalankan apa yang dinamakan politik luar negeri Bebas Aktif.  Karena bebas aktif itu bukan berarti Indonesia pasif atau tidak mau berkerjasama dengan negara lain, melainkan Indonesia bebas untuk berkerjasama dengan negara-negara belahan dunia manapun dan aktif dalam isu-isu internasional, asalkan tidak  menyimpang dari dasar negara Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keberpihakan Indonesia pada Orde Lama maupun Orde Baru bukanlah suatu penyimpangan, melainkan bentuk politik luar negri yang Bebas Aktif itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya perbandingan kebijakan Politik luar negeri Indonesia pada masa orde lama dengan orde baru,  adalah sebagai berikut:

1)      Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Lama

a)      Pada masa ini Indonesia dikenal dengan politik luar negeri konfrontasi dengan Malaysia yang dipandang sebagai antek dari neo-kolonialisme dan imperialisme Inggris

b)      Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno di era ini memiliki kecenderungan untuk menjalin hubungan dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis. Sejumlah monumen persahabatan Indonesia dan Uni Soviet bertebaran di berbagai wilayah Indonesia yang antara lain :

·         Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK);

·         Pabrik Baja Krakatau Steel;

·         dan jalan raya di Kalimantan dari Palangkaraya ke Sampit.

c)      Pembangunan SUGBK mendapatkan bantuan lunak dari Uni Soviet sejumlah 12,5 juta Dollar AS. Stadion dibangun mulai tahun 1958 dan pembangunan tahap pertama selesai pada tahun 1962

d)     Secara jelas terlihat Indonesia pada saat itu juga cenderung berporos ke Timur dan dekat dengan negara-negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet dibandingkan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat.

e)      Presiden Soekarno juga menetapkan politik luar marcusuar di mana dibuat poros Jakarta-Peking-Phyongyang. Hal ini menyulut kontrofersi dimata dunia internasional, karena Indonesia yang awalnya menyatakan sikap sebagai negara non-Blok menjadi berpindah haluan. Hal ini membuat tidak berjalan dengan efektifnya politik luar negeri bebas aktif saat itu.

2)      Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru

a)       Pergantian kekuasaan dari rezim Orde Lama yang dipimpin Soekarno menuju rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto memberikan perubahan yang cukup mendasar dalam sifat diplomasi Indonesia.

b)       Soekarno dengan haluan politik luar negeri yang revolusioner dan anti-imperialisme bersifat sangat konfrontatif. Sebaliknya, setelah memasuki rezim Orde Baru, sifat politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif tersebut berganti dengan politik yang bersifat kooperatif.

c)       Pada rezim Orde Baru, hubungan yang tidak baik dengan Barat mulai diperbaiki. Hal ini dilakukan terutama karena orientasi politik luar negeri Indonesia berubah haluan menjadi pembangunan ekonomi dalam negeri melalui kerja sama dengan negara-negara lain.

d)       Pada era di bawahSoehartobisadikatakanpolitikluarnegeri Indonesia lebihcondongke Barat.

e)       PadaperiodeSoehartoinilah Indonesia mulaimeminjambantuankepadalembagakeuanganmilik Barat, seperti International Monetary Fund (IMF). Dalamhalini, Indonesia jugamulaimemperbaikihubungankembalidengan Malaysia di manasempatmemburuk di era Soekarno

f)        Soehartodisibukkandenganmengembalikancitra Indonesia di matainternasionalgunamendoronginvestasi di dalamnegerinegeri

g)       Indonesia kembali menjadi anggota PBB

h)       Normalisasi hubungan dengan negara Singapura dan Malaysia

i)         Pendirian ASEAN

j)        Integrasi wilayah Timor-timor ke wilayah Indonesia

2. Jelaskan perumusan politik luar negeri menurut Graham T Allison!

Jawab:

Teoritisi HI yang mempelajari tentang politik luar negeri, Graham T. Allison mendescripsikan 3 model dalam pengambilan keputusan politik luar negeri :

Model 1 : Aktor Rasional

Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan actor rasional, terutama . Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Pemerintahdianalogikansebagaidenganperilakuindividuangbernalardanterkoordinasi.Analisis model pembuatankeputusaniniadalahpilihan-pilihan yang di ambilolehpemerintah. Dengandemikian, analispolitik  luarnegeriharusmemusatkanperhatianpadapenelaahkepentingannasionaldantujuandarisuatubangsa, alternative-alternative haluankebijaksanaan yang bisadiambilolehpemerintahnya, danperhitunganuntungrugiatasmasing-masing alternative itu.

Dalam model iniparapembuatkeputusanitudiaggaprasionaldankitaumumnyamemangcenderungberpikirbahwakeputusansecararasional, kelemahannya asumsiinimengbaikanfaktabahwaparapembuatkeputusanituadalahmanusia yang bisamembuatkesalahandan yang selalumenghadapiberbagaikendalaeksternaldaribirokratnyasendiri, dariberbagaikelompokkepentingan ,opini public dansebagainya. Terutamadalam system demokrasi. Allison sadarakankelemahanitusehinggabeliaumengajukan model lainnya, yaitu model “proses organisasi” dan “politikbirokratik”.

           Contoh. : ketikaawalkemerdekaan RI, RI mengadakanperjanjiandenganAutraliadenganpersentase 10% : 90%, denganrasionalisasi Australia mengakui RI sebagainegarakepulauan.

Model II : Proses Organisasi

              Dalam model inimenggambarkanpolitikluarnegerisebagaihasilkerjasuatuorganisasibesar yang berfunsimenurutsuatupolaperilaku.Pembuatankeputusanbukansemata-mata proses intelektual,  lebihmerupakan proses mekanik, keputusanmerujukkepadakeputusan-keputusan yang telahdibuatdimasalalu, prosedurrutin yang berlaku, ataupadaperan yang ditetapkanbagi unit birokrasiitu ( standard operating procedure ).

             Orgnisasiinipadadasarnyabersifatkonservatifdanjarang yang maucoba-cobaseuatu yang baru, umumnyacukupsenangdenganperubahan-perubahankecil. Salah satucarauntukmengatasikompleksitasdanketidakpastianmasalah yang adalahmelakukantindakansepertisebelumnya, organisasicendrungmemilikipedoman, bukupetunjuk yang berisibagaimanacaranyaorganisasimengatasimasalah, apa yang akanterjadipadasuatuwaktubisadiramalkandenganmelihatapa yang telahterjadisebelumnaya.

Model III :Politik-Birokratik

               Dalam model inipolitik luar negeridipandangbukansebagaihasildari proses intelektual yang menghubungkantujuandansaranasecararasional. politik luar negeriadalahhasildari proses interaksi, penyesuaiandiridanperpolitikan di antaraberbagai actor danorganisasi, bargaining game antarbangsa, dengan kata lain pembuatankeputusanpolitik luar negeriadalah proses social, bukanintelektual. Jadidalam Model III inidigambarkansuatu proses dimanamasin-masingpemainberusahabertindaksecararasional, setiap actor Negara berusahamenetapkantujuannya, menilaiberbagaialternlehativesaranadanmenetapkanpilihansecaraintelektual,  tidakadapemain yang bisamemperolehapa yang diinginkandalam bergaining ini.( bisa di analogikanpermainancatur ).

               Karenadalam Model III inimenekankan bargaining games sebagaipenentu  politik luar negeri, makadalammempelajarinyakitaharusmemperolehinformasitentangpersepsi, motivasi, posisi, kekuasaandan maneuver daripemain-pemain yang terlibatdidalamnya. Jadikitaharustahu (a). Siapa yang ikut  bermain? ataukepentinganatauperilakusiapa yang punyapengaruhterhadapkeputusan.(b) Apa yang menentukansikapmasing-masingpemainitu. (c)Bagaimanasikap-sikapparapemainitudiagregasikansehinggamenghasilkankeputusan?.

Contoh : ketika China berperangmelawanInggrisdalamperangcandu, China menetapkankeputusannyauntukmenggusiringgris, akantetapiapalahdayapasukaningriskalahdalmpeperangansehinggapadaakhirnya china merubahkeputusannya, berdamaidenganinggrisbahkan china memberikangantirugikepadainggrissebesar 21.000.000 yuansertamendapatkanHongkong ( perjanjianNancing ).

             

Politik Di Era Mediasi- Komunikasi Politik

NAMA                                   : SUKMIKA MARDALENA

NIM                                        : 110111494

JURUSAN                             : HUBUNGAN INTERNASIONAL

MATA KULIAH                  : KOMUNIKASI POLITIK

POLITIK DI ERA MEDIASI

Komunikasi Politik merupakan sebuah istilah yang tergolong sulit untuk didefinisikan. Penyebabnya sederhana saja: dua unsur ungkapan tersebut  yaitu komunikasi dan politik, kedua kata tersebut dapat di artikan ke dalam beragam definisi.  Denton dan Woodward contohnya, mendefinisikan komunikasi politik sebagai:

            “diskusi politik tentang alokasi sumber-sumber daya (pendapatan) publik, kewenangan resmi ( siapa yang diberikan kekuasaan untuk membuat keputusan eksekutif, legislatif, dan legal), dan sanksi-sanksi resmi (hukuman dan ganjaran dari negara).” (1990,hlm.14). Ia juga menambahkan bahwa “faktor penting yang menandai komunikasi “politik” bukanlah sumber pesan, tapi kepada isi dan tujuan. (1990,hlm.11)

               Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi politik adalah segala bentuk komunikasi yang memiliki content politik, atau memiliki tujuan-tujuan yang berhubungan dengan kegiatan politik. Tidak hanya terkait dengan pernyataan tertulis atau verbal, tapi juga alat pemaknaan visual seperti pakaian, make up, gaya rambut, desain dan logo, semua merupakan elemen komunikasi yang bisa dikatakan menjadi pengganti “citra” atau identitas politik.

               Kajian komunikasi politik mengarahkan kita pada hubungan antara tiga elemen yaitunya organisasi politik, masyarakat atau khalayak dan media.

1.      Organisasi Politik

               Organisasi Politik adalah lembaga-lembaga yang di dalam nya terdapat aktor-aktor politik. Aktor politik adalah individu-individu yang, melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan memengaruhi proses pembuatan keputusan. Mereka berupaya melakukannya dengan cara mendapatkan kekuasaan politik lembaga, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, di mana kebijakan-kebijakan terpilih bisa diimplementasikan. Jika tidak, maka para aktor bertujuan menghalangi pemegang kekuasaan yang ada dan membuat mereka terjungkal dan kekuasaannya (digantikan oleh yang lain). Masuk dalam kategori aktor politik adalah partai-partai politik yang mapan: kumpulan individu dengan pemikiran yang kurang Iebih sama, yang bergabung dalam sebuah struktur ideologis dan organisasional yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Tujuan-tujuan ini akan merefleksikan sistem nilai atau ideology yang mendasari partai.

               Selain partai politik, Aktor-aktor politik juga mencakup sejumlah organisasi nonpartai dengan tujuan politis, atau biasa disebut dengan Organisasi Masyarakat. Organisasi ini tidak memiliki tujuan untuk berkuasa, tapi tetap memiliki kepentingan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Contohnya adalah LSM atau NGO yang mengawasi kinerja pemerintah. Selain ¡tu, ada juga yang disebut kelompok penekan. Berbeda dengan organisasi publik, mereka kurang terlembagakan dan jelas-jelas memiliki tujuan yang lebih politis, terfokus pada isu-isu tertentu yang spesifik seperti isu lingkungan, perlindungan terhadap hewan dan lain-lain. Sedangkan Terminologi “Organisasi Teroris” merujuk kepada aktor politik nonpartai yang menggunakan taktik-taktik terror yang paling umum di antaranya berbentuk pemboman, pembunuhan, penculikan untuk mencapai tujuan politik mereka. Para aktor-aktor politik yang tercakup dalam organisasi politik tersebut melakukan komunikasi dengan khalayak (warga) untuk mencapai tujuan tertentu.

                Pada era modern, kegiatan ini hanya bisa dilakukan melalui media massa. Hal ini berhubungan dengan judul dan Bab ini, yaitu Politik di era mediasi. McNair menyebutkan bahwa dalam era modern seperti sekarang ini, dimana banyak Negara menjunjung tinggi demokrasi dan Hak asasi manusia, kegiatan komunikasi politik tidak lagi bersifat interpersonal. 

2.      Masyarakat atau Khalayak

               Adapun tujuan utama dari komunikasi politik adalah untuk membujuk dan meyakinkan. Dan tentu saja target persuasi ini adalah khalayak yang merupakan elemen kedua dari proses komunikasi politik. Dengan kata lain komunikasi politik juga bertujuan untuk mendapatkan respon dari khalayak. Namun masalah respon tersebut merupakan hal yang sangat kompleks dan tidak pernah berakhir kontroversinya. Dalam komunikasi politik penafsiran khalayak terhadap suatu pesan dapat bersifat ambigu, sangat sulit untuk diteliti secara empiris. Maka disini peran actor-aktor dalam komunikasi politik sangat penting agar dapat membujuk dan meyakinkan pemikiran khalayak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selain itu pentingnya citra visual politisi dalam membentuk persepsi pemilih, serta liputan media juga dapat mempengaruhi perspektif khalayak dalam menerjemahkan pesan yang ingin disampaikan oleh para aktor komunikasi politik.

3.      Media

Dalam system politik demokrasi media sangat berpengaruh sebagai penyalur komunikasi politik yang berasal dari luar organisasi itu sendiri dan sebagai pengirim pesan politik yang dilakukan oleh wartawan. Para actor politik menggunakan media untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan terhadap audien.

Media dalam melaporkan harus dengan cara yang nertal dan tidak memihak terhadap apapun yang terjadi dalam arena politik di sekitar mereka. Hal ini berlaku baik media cetak dan penyiaran. Namun dampak dari penyampaian pesan melalui media akan berbeda-beda. Antara pengiriman pesan politik dan penerimaan oleh penonton, bisa saja sesuatu terjadi dan mengubah pesan dalam berbagai cara. Secara sadar atau sebagai konsekuensi dari proses produksi media sehingga menghasilkan arti yang berbeda pula oleh khalayak.

Selain itu, media juga sangat penting dalam proses politk sebagai penyalur aspirasi baik tuntutan maupun dukungan dari masyarakat terhadap para pemimpin politik mereka. Misalnya saja, media dapat mengklaim untuk mewakili “opini publik” yang mengambil status  suatu fakta yang digunakan untuk memahami atau mengevaluasi situasi politik. Dengan cara ini, pandangan masyarakat dapat dikomunikasikan ke atas. Oleh sebab itu maka pemahaman tentang proses politik akan sangat sulit dipahami tanpa analisis media.

KESIMPULAN

            Komunikasi politik mempunyai arti yang sangat luas. Tidak hanya menyampaikan  pesan- pesan politik terhadap khalayak akan tetapi juga dibutuhkan ‘citra’  yang positive juga bagi seorang komunikator politik agar pesannya dapat diterima dengan baik oleh khalayak.

Terdapat tiga elemen penting dalam komunikasi politik yaitunya organisasi politik, khalayak dan media. Dimana ketiga elemen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Organisasi politik yang di dalamnya terdapat aktor-aktor politik berusaha untuk mendapatkan perhatian dari khalayak melalui media. Namun pesan-pesan politik yang mereka sampaiakan belum tentu mendapatakan respon yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Bisa saja terjadi kesalahpahaman antara pesan yang disampaikan para komunikator politik dengan penafsiran dari khalayak. Oleh sebab itu peranan media sebagai pengantar pesan politik yang netral dan tidak memihak sangat penting dalam proses politik

Referensi :

McNair, Brian. 2011. An Inrtoducion to Political Commucation. New York: Routledge Taylor and Francais Group