NAMA : SUKMIKA
MARDALENA
JURUSAN : HUBUNGAN
INTERNASIONAL
MATA KULIAH : POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA-KELAS B
UTS
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
1. Jelaskan
perbandingan politik luar negeri
Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru!
Jawab:
Politik luar negeri cenderung
dimaknai sebagai sebuah indentitas yang menjadi karakteristik pembeda suatu
negara dengan negara-negara lain di dunia. Politik luar negeri adalah paradigma
besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap
dunia. Politik luar negeri adalah wawasan internasional. Adapun perbandingan
politik luar negeri Indonesia pada orde lama dan orde baru adalah sebagai berikut:
1.
Era
Orde Lama
Pada era orde lama dibawah pimpinan
Soekarno, Indonesia menganut politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sesuai
dengan yang dijelaskan oleh Mohammad Hatta Bebas artinya menentukan jalan
sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun sedangkan aktif artinya menuju
perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa.
Soekarno di masapemerintahannyamemilikiandilbesarsebagaipenentukebijakanpolitik luar negeri Indonesia. Namun Soekarno yang anti-kolonialisme pada
akhirnya terkesan mencondongkan diri pada komunisme sehingga politik luar
negeri Indonesia tidak murni sebagai bebas-aktif sebagaimana yang diusung
sebelumnya. Bukti kecenderungan Soekarno yang memihak komunisme terwujud dalam
gagasan pembentukan NEFOS (New Emerging Forces) untuk melawan
kekuatan OLDEFOS (Old Establishment Forces) yang terdiri dari negara-negara
politik sayap kanan yang kemudian memunculkan gerakan GANEFO (Games of the
New Emerging Forces). Pada saat bersamaan fenomena politik poros-porosan
juga muncul dan semakin menegaskan Indonesia yang berpihak pada komunisme,
salah satunya dengan terbentuknya Poros Jakarta-Peking. Seperti yang sudah
dijelaskan di atas Soekarno menetapkan pembebasan Irian Barat dari Belanda
sebagai agenda untuk memperoleh keutuhan wilayah Indonesia.
Selain
persengketaan Irian Barat dengan Belanda, Indonesia juga terlibat dalam
Konfrontasi Malaysia antara tahun 1962 hingga 1966 yang dipicu oleh pembentukan
Federasi Malaysia. Terminologi “Ganyang Malaysia” muncul pada era tersebut
sebagai wujud perlawanan terhadap neo-kolonialisme yang berkembang di Malaysia
ketika Inggris mulai memasuki negara tersebut. Terlebih pada 30 Desember 1964,
Malaysia dinobatkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang membuat
Soekarno pada akhirnya memutuskan agar Indonesia keluar dari keanggotaan PBB
pada 7 Januari 1965 setelah lima belas tahun menjadi anggota. KeputusanSoekarnotersebutkarenamenganggap
PBB yang cenderungmemihakdanmemfasilitasikepentingannegara-negarablokbarat.
Keputusan Indonesia keluardari PBB berimbaspadaterhambatnyaperkembangandanpembangunankarenaketerasingannyadarimasyarakatinternasional.
Selepaskeluarnyadari PBB, Indonesia
semakinsantermenunjukkankeberpihakannyapadakomunisme.NEFOS
sebagaikekuatantandingan OLDEFOS gencarmenunjukkaneksistensinyauntukmelawankolonialismedanimperialismebarat.Indonesia
melancarkanPolitikMercusuarsebagaidukunganatasgerakan
GANEFO.Secaraterang-terangan Indonesia
semakinintensmenjalinhubungandengannegara-negarakomunisdalamberbagaibidangsepertisosial-budaya,
politik, ekonomi, danmiliterseperti yang termanifestasikandalampembentukanPoros
Jakarta-Peking (Jakarta-Pyongyang-Hanoi-Peking).
Berkacadaripengalamanpolitik luar negeripadamasaSoekarno, banyaksekalicatatanmerah yang
perludikoreksidandijadikansebagaipembelajaran.Soekarnomenunjukkaninkonsistensidalampelaksanaanpolitik luar negeribebas-aktif,
sangatjelasjikakitaamatibahwakekecewaanSoekarnoselepaskeluardarikeanggotaan PBB
membuatnyakehilanganfokusuntuktetapmenjalankanpolitik luar negeribebas-aktifsebagaimanamestinya. InkonsistensiSoekarnoataspolitik luar negeribebas-aktifdapatberimbaspadaiklimpolitikdalamnegeri
Indonesia yang padaakhirnyajustrumenjadibumerangbagieksistensibangsa
2. Era Orde Baru
Orde Baru adalah sebutan bagi masa
pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama
yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun
1968 hingga 1998. Pada era ini Indonesia masih berpegang pada politik luar
negeri bebas aktif. Sesuai dengan ketetapan No.XII/MPRS/1966 tentang Penegasan
Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI. Di dalamketetapantersebutantara lain
diaturhal-halsebagaiberikut :
1. Bebas-aktif,
anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan
ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2.
MengabdikepadakepentingannasionaldanAmanatPenderitaan
Rakyat.
Politik Luar Negeri Bebas Aktif bertujuan mempertahankan kebebasan Indonesia
terhadap imperialis dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan
menegakkan ke tiga segi kerangka tujuan
Peranan Indonesia
pada masa Orde Baru terlihat jelas dengan peran aktif dalam acara-acara tingkat
dunia. Kerjasama diperluas dalam berbagai sektor terutama sektor perekonomian,
Indonesia juga secara cepat memberikan tanggapan akan isu-isu yang muncul dalam
dunia internasional. Politik Luar negeri Indonesia yang bebas aktif pada masa
Orde Baru dapat membawa Indonesia baik di mata dunia. Namun beberapa pihak
menilai bahwa pada masa presiden Soeharto yang jelas anti komunisme hubungan
dengan negara-negara komunis tidak terlalu baik. Kecenderungan hubungan
Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengarah kepada negara-negara Barat yang
pada masa presiden Soekarno.
3. Analisis terhadap politik luar negeri Indonesia Era Orde Lama
dan Orde Baru
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada
dasaranya sejak awal kemerdekaannya Indonesia telah menggunakan politik luar
negeri bebas aktif, begitu juga pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Hanya saja
berbeda pada tahap pengimplementasiannya. Era Orde Lama dibawah pimpinan
Soekarno Indonesia cenderung dekat ke Timur, terbukti dengan gagasan pembentukan NEFOS (New Emerging Forces) untuk
melawan kekuatan OLDEFOS (Old Establishment Forces) yang terdiri dari
negara-negara politik sayap kanan dan kerjasama yang erat antara Indonesia
dengan Uni Soviet dan Cina. Sedangkan Orde Baru, Indonesia terlihat berpihak ke
Barat, ditandai dengan kebijakan Indonesia yang mulai
meminjam bantuan kepada lembaga keuangan milik Barat, seperti International
Monetary Fund (IMF).
Namun yang harus kita luruskan lagi
adalah makna dari bebas aktif itu sendiri. Mungkin pada masa Orde Lama
Indonesia berpihak ke Timur sedangkan Orde Baru ke Barat, akan tetapi tetap
saja bahwa Indonesia tetap menjalankan apa yang dinamakan politik luar negeri
Bebas Aktif. Karena bebas aktif itu
bukan berarti Indonesia pasif atau tidak mau berkerjasama dengan negara lain,
melainkan Indonesia bebas untuk berkerjasama dengan negara-negara belahan dunia
manapun dan aktif dalam isu-isu internasional, asalkan tidak menyimpang dari dasar negara Indonesia itu
sendiri. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keberpihakan Indonesia pada Orde
Lama maupun Orde Baru bukanlah suatu penyimpangan, melainkan bentuk politik luar
negri yang Bebas Aktif itu sendiri.
Untuk lebih jelasnya perbandingan
kebijakan Politik luar negeri Indonesia pada masa orde lama dengan orde
baru, adalah sebagai berikut:
1) Kebijakan
Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Lama
a)
Pada masa ini
Indonesia dikenal dengan politik luar negeri konfrontasi dengan Malaysia yang
dipandang sebagai antek dari neo-kolonialisme dan imperialisme Inggris
b)
Indonesia
yang dipimpin oleh Soekarno di era ini memiliki kecenderungan untuk menjalin
hubungan dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis. Sejumlah monumen
persahabatan Indonesia dan Uni Soviet bertebaran di berbagai wilayah Indonesia
yang antara lain :
·
Stadion Utama
Gelora Bung Karno (SUGBK);
·
Pabrik Baja
Krakatau Steel;
·
dan jalan
raya di Kalimantan dari Palangkaraya ke Sampit.
c)
Pembangunan
SUGBK mendapatkan bantuan lunak dari Uni Soviet sejumlah 12,5 juta Dollar AS.
Stadion dibangun mulai tahun 1958 dan pembangunan tahap pertama selesai pada
tahun 1962
d)
Secara jelas
terlihat Indonesia pada saat itu juga cenderung berporos ke Timur dan dekat
dengan negara-negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet dibandingkan dengan
negara-negara Barat seperti Amerika Serikat.
e)
Presiden
Soekarno juga menetapkan politik luar marcusuar di mana dibuat poros
Jakarta-Peking-Phyongyang. Hal ini menyulut kontrofersi dimata dunia internasional,
karena Indonesia yang awalnya menyatakan sikap sebagai negara non-Blok menjadi
berpindah haluan. Hal ini membuat tidak berjalan dengan efektifnya politik luar
negeri bebas aktif saat itu.
2)
Kebijakan Politik Luar Negeri
Indonesia Era Orde Baru
a)
Pergantian
kekuasaan dari rezim Orde Lama yang dipimpin Soekarno menuju rezim Orde Baru
yang dipimpin Soeharto memberikan perubahan yang cukup mendasar dalam sifat
diplomasi Indonesia.
b)
Soekarno
dengan haluan politik luar negeri yang revolusioner dan anti-imperialisme
bersifat sangat konfrontatif. Sebaliknya, setelah memasuki rezim Orde Baru,
sifat politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif tersebut berganti dengan
politik yang bersifat kooperatif.
c)
Pada
rezim Orde Baru, hubungan yang tidak baik dengan Barat mulai diperbaiki. Hal
ini dilakukan terutama karena orientasi politik luar negeri Indonesia berubah
haluan menjadi pembangunan ekonomi dalam negeri melalui kerja sama dengan
negara-negara lain.
d) Pada era di bawahSoehartobisadikatakanpolitikluarnegeri Indonesia
lebihcondongke Barat.
e) PadaperiodeSoehartoinilah
Indonesia mulaimeminjambantuankepadalembagakeuanganmilik Barat, seperti
International Monetary Fund (IMF). Dalamhalini, Indonesia
jugamulaimemperbaikihubungankembalidengan Malaysia di manasempatmemburuk di era
Soekarno
f)
Soehartodisibukkandenganmengembalikancitra
Indonesia di matainternasionalgunamendoronginvestasi di dalamnegerinegeri
g) Indonesia kembali menjadi anggota
PBB
h) Normalisasi hubungan dengan negara
Singapura dan Malaysia
i)
Pendirian
ASEAN
j)
Integrasi
wilayah Timor-timor ke wilayah Indonesia
2.
Jelaskan perumusan politik luar negeri menurut Graham T Allison!
Jawab:
Teoritisi HI yang mempelajari tentang politik luar negeri,
Graham T. Allison mendescripsikan 3 model dalam pengambilan keputusan politik
luar negeri :
Model 1 :
Aktor Rasional
Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat
dari tindakan-tindakan actor rasional, terutama . Pembuatan keputusan politik
luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Pemerintahdianalogikansebagaidenganperilakuindividuangbernalardanterkoordinasi.Analisis
model pembuatankeputusaniniadalahpilihan-pilihan yang di ambilolehpemerintah.
Dengandemikian, analispolitik
luarnegeriharusmemusatkanperhatianpadapenelaahkepentingannasionaldantujuandarisuatubangsa,
alternative-alternative haluankebijaksanaan yang bisadiambilolehpemerintahnya,
danperhitunganuntungrugiatasmasing-masing alternative itu.
Dalam model
iniparapembuatkeputusanitudiaggaprasionaldankitaumumnyamemangcenderungberpikirbahwakeputusansecararasional, kelemahannya asumsiinimengbaikanfaktabahwaparapembuatkeputusanituadalahmanusia
yang bisamembuatkesalahandan yang
selalumenghadapiberbagaikendalaeksternaldaribirokratnyasendiri,
dariberbagaikelompokkepentingan ,opini public dansebagainya. Terutamadalam
system demokrasi. Allison sadarakankelemahanitusehinggabeliaumengajukan model
lainnya, yaitu model “proses organisasi” dan “politikbirokratik”.
Contoh. :
ketikaawalkemerdekaan RI, RI mengadakanperjanjiandenganAutraliadenganpersentase
10% : 90%, denganrasionalisasi Australia mengakui RI
sebagainegarakepulauan.
Model II : Proses Organisasi
Dalam model
inimenggambarkanpolitikluarnegerisebagaihasilkerjasuatuorganisasibesar yang
berfunsimenurutsuatupolaperilaku.Pembuatankeputusanbukansemata-mata proses
intelektual, lebihmerupakan proses mekanik,
keputusanmerujukkepadakeputusan-keputusan yang telahdibuatdimasalalu,
prosedurrutin yang berlaku, ataupadaperan yang ditetapkanbagi unit birokrasiitu
( standard operating procedure ).
Orgnisasiinipadadasarnyabersifatkonservatifdanjarang yang maucoba-cobaseuatu
yang baru, umumnyacukupsenangdenganperubahan-perubahankecil. Salah
satucarauntukmengatasikompleksitasdanketidakpastianmasalah yang
adalahmelakukantindakansepertisebelumnya, organisasicendrungmemilikipedoman,
bukupetunjuk yang berisibagaimanacaranyaorganisasimengatasimasalah, apa yang
akanterjadipadasuatuwaktubisadiramalkandenganmelihatapa yang
telahterjadisebelumnaya.
Model III :Politik-Birokratik
Dalam model inipolitik luar negeridipandangbukansebagaihasildari
proses intelektual yang menghubungkantujuandansaranasecararasional. politik luar negeriadalahhasildari proses interaksi,
penyesuaiandiridanperpolitikan di antaraberbagai actor danorganisasi, bargaining
game antarbangsa, dengan kata lain pembuatankeputusanpolitik luar negeriadalah proses social, bukanintelektual. Jadidalam
Model III inidigambarkansuatu proses
dimanamasin-masingpemainberusahabertindaksecararasional, setiap actor Negara berusahamenetapkantujuannya,
menilaiberbagaialternlehativesaranadanmenetapkanpilihansecaraintelektual,
tidakadapemain yang bisamemperolehapa yang diinginkandalam bergaining ini.(
bisa di analogikanpermainancatur ).
Karenadalam Model III inimenekankan bargaining games sebagaipenentu politik luar negeri,
makadalammempelajarinyakitaharusmemperolehinformasitentangpersepsi, motivasi,
posisi, kekuasaandan maneuver daripemain-pemain yang terlibatdidalamnya.
Jadikitaharustahu (a). Siapa yang ikut bermain?
ataukepentinganatauperilakusiapa yang punyapengaruhterhadapkeputusan.(b) Apa
yang menentukansikapmasing-masingpemainitu.
(c)Bagaimanasikap-sikapparapemainitudiagregasikansehinggamenghasilkankeputusan?.
Contoh : ketika China
berperangmelawanInggrisdalamperangcandu, China
menetapkankeputusannyauntukmenggusiringgris,
akantetapiapalahdayapasukaningriskalahdalmpeperangansehinggapadaakhirnya china
merubahkeputusannya, berdamaidenganinggrisbahkan china
memberikangantirugikepadainggrissebesar 21.000.000 yuansertamendapatkanHongkong
( perjanjianNancing ).
