Senin, 05 November 2012

POLITICS, DEMOCRACY AND THE MEDIA

NAMA                                   : SUKMIKA.MARDALENA
NIM                                        : 110111494
JURUSAN                             : HUBUNGAN INTERNASIONAL
MATA KULIAH                  : KOMUNIKASI POLITIK
 

POLITICS, DEMOCRACY AND THE MEDIA
Teori demokrasi  liberal dimulai pada abad ke 16 dan mencapai puncaknya pada Revolusi Prancis di tahun 1789. Sesuai dengan slogan yang di bawanya ‘kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan’ teori demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu ataupun masyarakat. Dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat represetansi warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain.
            Namun pada kenyataannya demokrasi liberal berlanjut menjadi kapitalisme. Munculnya kaum borjuis sebagai dominan kekuatan ekonomi Eropa dan Amerika mulai memonopoli kekuasaan politik. Tentu saja hal tersebut berdampak buruk bagi kalangan yang lainnya.  Beruntung filsuf borjuis seperti Locke dan Milton mulai mengambil tindakan dengan mengubah teori tersebut menjadi Teori Demokrasi Perwakilan dan Individu, atau hak-hak kewarganegaraan, yang tercermin dalam ideologi realitas kekuatan ekonomi dan politik borjuis, dan kemudian menjadi cikal bakal  dikelnalnya hak suara serta partisipasi masyarakat dalam  system politik.
               Hingga saat ini peranan dan opini publik sangat berpengaruh dalam perpolitikkan. Para actor politik berusaha menyampaikan pesan-pesan politik untuk mendapatkan simpati rakyat, atau lebih dikenal dengan komunikasi politik. Adapun tujuan utama dari komunikasi politik adalah untuk membujuk dan meyakinkan. Dan tentu saja target persuasi ini adalah masyarakat. Dengan kata lain komunikasi politik juga bertujuan untuk mendapatkan respon dari khalayak. Namun masalah respon tersebut merupakan hal yang sangat kompleks dan tidak pernah berakhir kontroversinya. Dalam komunikasi politik penafsiran khalayak terhadap suatu pesan dapat bersifat ambigu, sangat sulit untuk diteliti secara empiris. Maka disini peran actor-aktor dalam komunikasi politik sangat penting agar dapat membujuk dan meyakinkan pemikiran khalayak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Salah satu caranya adalah melalui media.
             Peranan media dalam menginformasikan kegiatan politik tidak dapat diragukan lagi. Seperti yang dikatakan oleh MacNair bahwa media itu berfungsi untuk menginformasikan kepada masyarakat peristiwa penting yang terjadi sehari-hari, mendidik masyarakat agar paham makna dan arti penting fakta yang disajikan media, menyediakan platform bagi wacana politik, memfasilitasi pembentukkan opini publik, serta memberikan hak jawab bagi opini yang berbeda, mengembangkan publicities bagi kegiatan pemerintah sekaligus menjalankanfungsi anjing penjaga ( watch dog function ) agar kekuasaan tidak bersalah guna, serta fungsi advokasi bagi pandangan-pandangan politik yang berbeda. Singkatnya media berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah.
            Namun tidak dapat dipungkiri bahwa media juga mempunyai dampak buruk baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Opini masyarakat dari penyampaian pesan melalui media akan berbeda-beda. Antara pengiriman pesan politik dan penerimaan oleh penonton, bisa saja sesuatu terjadi dan mengubah pesan dalam berbagai cara. Secara sadar atau sebagai konsekuensi dari proses produksi media sehingga menghasilkan arti yang berbeda pula oleh publik. Oleh sebab itu media dalam melaporkan harus dengan cara yang nertal dan tidak memihak terhadap apapun yang terjadi dalam arena politik di sekitar mereka. Hal ini berlaku baik media cetak maupun penyiaran agar tidak terjadi ambiguitas dalam perspektif masyarakat ataupun pemerintah.
 

Tidak ada komentar: